JAKARTA, Cobisnis.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan alasan lembaganya merekrut dua mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem pengawasan dan mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ini adalah langkah kami perkuat komitmen anti korupsi. Bagi kami, integritas dan akuntabilitas bukan sekadar prinsip administratif, melainkan fondasi utama dalam menjalankan program sebesar MBG,” ujar Sudaryono, dalam keterangan pers, dikutip Sabtu (7/11/2026).
Dua mantan pejabat KPK tersebut kini menempati posisi strategis di lingkungan BGN.
Mantan Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikno, kini bertugas sebagai Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II pada Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN.
Sementara itu, mantan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Haerudin, dipercaya mengisi jabatan Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi pada Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.
“Penugasan dua personel dengan pengalaman di KPK tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola kelembagaan BGN,” ucap dia.
Sudaryono berharap pengalaman serta kemampuan keduanya dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan integritas dalam pelaksanaan program MBG.
“BGN terbuka terhadap berbagai masukan, kajian, dan rekomendasi KPK, termasuk hasil kajian mengenai potensi kerawanan korupsi dalam penyelenggaraan Program MBG,” kata dia.
Ia menyebutkan bahwa setiap rekomendasi dari KPK akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem penyelenggaraan program.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan Program MBG berjalan sesuai ketentuan, memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tutur dia.
BGN Perkuat Pengawasan Seiring Perluasan Program MBG
Sudaryono menilai pembenahan tata kelola kelembagaan harus berjalan seiring dengan percepatan pelaksanaan program MBG. Luasnya cakupan penerima manfaat membuat BGN membutuhkan sistem pengawasan yang solid serta tenaga kerja profesional.
“Program ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Pelaksanaannya harus benar-benar dijaga,” ujar dia.
Ia memastikan koordinasi dengan berbagai lembaga akan terus ditingkatkan agar rekomendasi perbaikan dapat diterapkan secara nyata, terukur, dan berkelanjutan.
“Jangan menunggu muncul persoalan baru dilakukan pembenahan. Kita bangun sistem yang kuat, pengawasan yang berjalan, dan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas,” ujar dia.
Melalui langkah tersebut, BGN berharap pengawasan program MBG dapat berjalan lebih efektif. Penguatan integritas dan transparansi juga diharapkan mampu menjaga pelaksanaan program agar tetap sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
