JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, membuka peluang menghentikan ekspor gas ke negara tetangga. Langkah tersebut dipertimbangkan untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri.
Bahlil menyampaikan opsi tersebut setelah Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia sedang berada dalam kondisi bertahan atau survival. Pernyataan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Menurut Bahlil, arahan Presiden perlu diterjemahkan oleh seluruh kementerian sesuai dengan kondisi yang dihadapi negara. Ia menilai pemerintah harus mengambil langkah yang sejalan dengan upaya menjaga kepentingan nasional.
Bahlil secara khusus membuka kemungkinan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga. Ia menegaskan pemenuhan kebutuhan domestik menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan tersebut.
“Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus survival kan, harus penuhi kebutuhan dalam negeri,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pertimbangan untuk mengutamakan pasokan energi bagi kebutuhan nasional. Namun, Bahlil baru menyampaikan kemungkinan kebijakan tersebut, belum mengumumkan keputusan resmi penghentian ekspor gas.
Dalam arahannya, Prabowo meminta pemerintah menjaga sumber daya alam Indonesia di tengah kondisi yang disebutnya sebagai masa bertahan. Presiden mengibaratkan sumber daya alam seperti darah yang tidak boleh terus-menerus bocor jika negara ingin tetap bertahan.
Prabowo juga menekankan pentingnya mendahulukan kepentingan nasional dan rakyat. Arahan tersebut menjadi konteks bagi pemerintah dalam mengevaluasi pemanfaatan sumber daya alam, termasuk untuk kebutuhan energi.
Sebagai Menteri ESDM, Bahlil menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan dalam negeri menjadi alasan yang dipertimbangkan dalam kebijakan ekspor gas. Keputusan lebih lanjut akan menentukan bagaimana prioritas tersebut diterapkan terhadap kontrak ekspor yang ada.
Wacana ini menempatkan ketersediaan energi domestik sebagai salah satu perhatian pemerintah. Perkembangan kebijakan selanjutnya akan menjadi penentu apakah rencana tidak memperpanjang ekspor gas benar-benar diterapkan.
