JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah dan DPR RI menyepakati anggaran pendidikan dalam APBN 2027 sebesar Rp824 triliun. Angka tersebut disebut meningkat 13,9% dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan besaran tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2026. APBN 2027 sendiri telah disepakati pemerintah dan DPR pada hari yang sama.
“Negara akan terus hadir dalam setiap denyut nadi kehidupan rakyat Indonesia, di antaranya melalui anggaran pendidikan Rp824 triliun,” ujar Suahasil.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah program pendidikan. Di antaranya Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, serta pengembangan Sekolah Rakyat.
Dana pendidikan juga dialokasikan untuk pembangunan Sekolah Unggul Garuda. Selain itu, dukungan beasiswa dan pengembangan talenta melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP turut masuk dalam penggunaan anggaran.
Dalam paparan tersebut, Suahasil tidak menyebut alokasi khusus untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp539,7 triliun pada APBN 2027.
Anggaran perlindungan sosial tersebut diarahkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat miskin dan rentan. Programnya antara lain Program Keluarga Harapan, bantuan pangan, kartu sembako, serta bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
Selain pendidikan dan perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan serta mendukung petani dan nelayan.
Pemerintah juga mengalokasikan transfer ke daerah sebesar Rp735 triliun dalam APBN 2027. Anggaran tersebut ditujukan untuk memastikan agenda pembangunan dan penguatan pelayanan publik dapat berjalan di berbagai daerah.
Suahasil mengatakan sinergi antara APBN dan APBD diperlukan agar penggunaan anggaran memberikan manfaat yang lebih merata. Pemerintah dan daerah diarahkan bekerja bersama untuk mendukung pembangunan, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.
