JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah mendorong pengembangan industri bioetanol nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menilai bioetanol berkaitan erat dengan agenda hilirisasi, transisi energi, ketahanan energi, dan penguatan ekonomi nasional.
“Pengembangan bioetanol ini memiliki keterkaitan dengan empat agenda utama, yakni ketahanan energi, hilirisasi, transisi energi dan ketahanan ekonomi. Indonesia memiliki berbagai sumber bahan baku, antara lain tebu, singkong, sorgum yang dapat diolah lebih lanjut untuk menghasilkan nilai tambah di dalam negeri,” jelas Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, dikutip dari berbagai sumber, Selasa (15/09/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah peresmian Bioethanol Development Center di Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung, pada Senin (14/09/2026).
Fasilitas tersebut merupakan hasil kolaborasi PT Pertamina New & Renewable Energy dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk mempersiapkan kapasitas industri menjelang penerapan bensin campuran bioetanol hingga E20.
Kebutuhan bioetanol diperkirakan meningkat seiring konsumsi bensin nasional yang diproyeksikan mencapai 39,7 juta kiloliter pada 2029.
Pada penerapan awal E5, kebutuhan bioetanol nasional diperkirakan mencapai 1,7 hingga 2 juta kiloliter per tahun, sedangkan produksi fuel grade dalam negeri saat ini masih terbatas.
“Pengembangan bioetanol untuk bensin melengkapi pemanfaatan biodiesel untuk bahan bakar diesel. Keterlibatan industri otomotif menjadi penting untuk mendukung keterkaitan antara pengembangan bahan bakar dan teknologi kendaraan yang menggunakannya,” kata Todotua.
Bioethanol Development Center di Tegineneng menggunakan konsep multi-feedstock dengan bahan baku berupa molases, sorgum, hingga limbah biomassa.
Pusat pengembangan tersebut berkapasitas awal 60 kiloliter dan ditargetkan mulai berproduksi paling lambat Desember 2026 sebelum ditingkatkan menjadi 60 ribu kiloliter pada 2027.
“Jadi, masyarakat juga bisa ikut menanam. Konsep koperasi pun bisa kita jalankan. Koperasi nantinya menjadi pusat pengumpulan bahan baku, sementara fasilitas di sini menjadi penyerap atau offtaker-nya,” tandas Todotua.
