Usulan tersebut mendapat kritik dari Ketua Dewan Islam Jerman, Burhan Kesici, yang menilai larangan itu berpotensi mengucilkan umat Islam dan bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama.
“Kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi,” kata Kesici, dilansir Anadolu, Kamis (27/8/2026).
Kesici menilai perdebatan mengenai larangan jilbab tidak terlepas dari konteks politik Jerman menjelang pemilihan umum negara bagian.
Menurutnya, umat Islam berisiko menjadi sasaran dalam perdebatan politik sehingga dapat memperdalam polarisasi di tengah masyarakat.
Fraksi parlemen AfD di Bundestag sebelumnya meminta Jerman mengadopsi model Austria yang melarang anak-anak mengenakan jilbab di institusi pendidikan negeri.
Anggota parlemen AfD, Kerstin Przygodda, menyebut kebijakan Austria tersebut sebagai peringatan bagi Jerman dan mendorong penerapan aturan serupa untuk mempertahankan nilai-nilai Barat.
“Sementara partai-partai mapan Jerman-yang terlena oleh isu migrasi-tanpa rasa malu membiarkan anak-anak perempuan yang terdampak menghadapi nasib mereka sendiri, fraksi parlemen AfD menyerukan penerapan model Austria di Jerman, yaitu melarang jilbab bagi anak-anak di institusi pendidikan negeri,” kata Przygodda.
Upaya AfD mengajukan larangan serupa sebelumnya juga telah memicu perdebatan sengit di parlemen Jerman.
Usulan tersebut mendapat kritik dari partai berhaluan tengah-kanan Christian Democratic Union (CDU), mitra koalisi mereka dari Partai Demokrat Sosial (SPD), serta partai oposisi Greens.
Para pengkritik menilai AfD memelintir fakta untuk memicu sentimen anti-Muslim sekaligus memanfaatkan isu tersebut sebagai alat kampanye menjelang pemilihan negara bagian di Saxony-Anhalt pada 6 September serta Berlin dan Mecklenburg-Western Pomerania pada 20 September.
Mereka juga menyebut klaim AfD mengenai maraknya pemaksaan penggunaan jilbab di komunitas Muslim Jerman tidak didukung bukti kuat.
Sebagian besar anak perempuan yang mengenakan jilbab disebut melakukannya sebagai bagian dari praktik budaya, tradisi keluarga, atau pilihan pribadi, bukan karena paksaan.
