JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintahan Presiden Donald Trump mengeluarkan aturan baru yang dapat mempersulit jutaan warga Amerika Serikat mempertahankan perlindungan Medicaid.
Aturan tersebut berkaitan dengan penerapan kewajiban kerja federal pertama dalam program Medicaid. Mulai Januari 2027, sebagian besar negara bagian harus menerapkan syarat kerja bagi peserta Medicaid tertentu.
Namun, peserta yang dianggap “rapuh secara medis” dapat memperoleh pengecualian. Pusat Layanan Medicare dan Medicaid Amerika Serikat menetapkan syarat yang lebih ketat untuk kategori tersebut.
Kini, peserta tidak hanya harus memiliki penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, kondisi tersebut harus secara signifikan menghambat kemampuan mereka memenuhi kewajiban kerja.
Kebijakan baru itu langsung memicu kritik dari berbagai kelompok advokasi pasien. Mereka menilai aturan tersebut berpotensi membuat banyak warga kehilangan akses terhadap layanan kesehatan penting.
Jocelyn Guyer dari Manatt Health mengatakan aturan itu akan menambah beban bagi pasien dengan kondisi serius. Menurutnya, kehilangan perlindungan kesehatan dapat membawa dampak yang sangat besar bagi kelompok tersebut.
Sementara itu, kewajiban kerja Medicaid berasal dari Undang-Undang One Big Beautiful Bill Act yang disahkan tahun lalu. Aturan tersebut mewajibkan peserta Medicaid usia 19 hingga 64 tahun bekerja atau mengikuti kegiatan tertentu.
Di sisi lain, sejumlah ahli menilai syarat tambahan terkait kemampuan bekerja tidak tercantum secara eksplisit dalam undang-undang. Karena itu, banyak organisasi kesehatan mempertanyakan interpretasi pemerintah terhadap aturan tersebut.
Akibatnya, penentuan siapa yang memenuhi syarat pengecualian bisa menjadi tidak seragam. Masalah lain muncul karena kondisi kesehatan seseorang dapat berubah dari waktu ke waktu. Karena itu, proses penilaian kemampuan bekerja menjadi lebih rumit.
Mulai 2028, peserta Medicaid hanya dapat melakukan pernyataan mandiri terkait kondisi medis mereka satu kali. Setelah itu, mereka mungkin harus menyerahkan dokumen tambahan untuk membuktikan kelayakan pengecualian.
