JAKARTA, Cobisnis.com – Kasus dugaan korupsi proyek Jalan Sekabuk–Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama–Sei Sederam di Kabupaten Mempawah masih menjadi sorotan publik. Perkara yang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu telah berjalan hampir satu tahun.
Kasus ini turut menyeret nama Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang saat proyek berlangsung masih menjabat sebagai Bupati Mempawah. Hingga kini, KPK belum mengumumkan identitas tiga tersangka yang disebut telah ditetapkan.
Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di 16 lokasi di Mempawah, Sanggau, dan Pontianak pada April 2025. Lembaga antirasuah itu juga mengungkap estimasi kerugian negara mencapai sekitar Rp40 miliar.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyoroti lambatnya proses penanganan perkara. Ia bahkan mengancam akan melaporkan perkara tersebut ke Dewan Pengawas KPK apabila dinilai mangkrak.
Kritik serupa disampaikan mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Menurutnya, KPK perlu segera menunjukkan perkembangan konkret agar tidak memunculkan persepsi negatif di masyarakat.
Di tengah proses hukum yang belum tuntas, publik Kalimantan Barat juga menyoroti munculnya anggaran Rp2,26 miliar untuk sewa mobil dinas gubernur. Polemik ini dinilai sensitif karena muncul saat kondisi infrastruktur daerah masih banyak dikeluhkan warga.
Sejumlah pihak menilai kombinasi kasus dugaan korupsi dan polemik anggaran tersebut berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Hingga kini, KPK masih memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan aliran dana proyek tersebut.
